WAMENA ,tiiruu.com– Aksi protes warga di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Jayawijaya, Rabu (26/2/2026), menjadi momentum evaluasi internal bagi jajaran dinas.

Protes dipicu oleh durasi pelayanan loket yang dinilai terlalu singkat, yakni sekitar 42 menit sebelum ditutup petugas.

Meski berlangsung hanya sekitar 20 menit dan berhasil diselesaikan secara persuasif, peristiwa itu menyisakan pertanyaan publik tentang kualitas pelayanan administrasi kependudukan di wilayah pegunungan tersebut.

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Jayawijaya, Yohanes P. Lani, menegaskan pihaknya langsung menggelar pertemuan bersama staf untuk mengevaluasi sistem kerja.

“Kami menerima aspirasi masyarakat. Setelah kejadian itu, kami langsung rapat evaluasi. Kami ingin pelayanan tetap berjalan maksimal meskipun dengan segala keterbatasan,” ujarnya.

Menurut Yohanes, kondisi Dukcapil Jayawijaya memang jauh dari ideal. Saat ini hanya terdapat 18 aparatur sipil negara (ASN) dan 13 tenaga honorer yang harus melayani 40 distrik, 328 kampung, dan lebih dari 200 ribu penduduk.

Jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Kota Jayapura yang memiliki sekitar 60 ASN di Dukcapil atau Kabupaten Jayapura dengan sekitar 50 ASN, jumlah tersebut dinilai sangat timpang.

“Kami tidak sampai 40 pegawai. Dengan SDM seperti ini, tentu pelayanan harus diatur sedemikian rupa agar tetap efektif,” katanya.

Selain keterbatasan SDM, kondisi gedung kantor yang merupakan bekas kantor inspektorat juga belum memenuhi standar pelayanan publik. Ruang tunggu sempit membuat warga kerap harus menunggu di luar ruangan.

Evaluasi yang dilakukan meliputi penataan ulang sistem antrean, pembagian tugas operator, serta penyesuaian jam pelayanan selama bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah.

“Hampir semua operator kami tenaga honorer. Banyak yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kami harus menjaga keseimbangan antara pelayanan dan hak pegawai,” jelas Yohanes.

Ia berharap ada dukungan dari pemerintah daerah untuk penambahan pegawai dan rehabilitasi gedung, agar pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan lebih optimal.

“Ini bukan semata-mata soal protes, tapi bagaimana kita bersama memperbaiki sistem,” pungkasnya, (*).